DPP LSM Korek gelar unjuk rasa (UNRAS) di depan kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat, Kamis, 20/7/23 : Foto Koreksinews.co.id / Sae
Bandung, Koreksinews.co.id – DPP LSM Korek gelar unjuk rasa (UNRAS) di depan kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat di Jl. A.H. Nasution No.264, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Kamis 20 Juli 2023
Unjuk rasa digelar oleh LSM Korek langsung di pimpin oleh Ketua Umum Kaddapi Pane, S.H.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan, yang disampaikan diantaranya;
1. LSM Korek Meminta Kepala BBJN, DKI Jakarta – Jabar memberhentikan Kasatker PJN III diduga tidak becus bekerja;
2.LSM Korek Meminta Kepala BBJN III untuk Turun langsung menindak temuan LSM KOREK;
3.LSM KOREk menduga semua Proyek PJN III pemenangnya sudah diatur Oleh Kasatker melalui staf-stafnya;
“Lelang hanya Kamuflase” tegasnya.
4.LSM KOREK Menduga Oknum penerima Suap adalah Suruhan Kasatker dan tidak bermain sendiri.
5. LSM KOREK Meminta usut tuntas dan tindak tegas pelaku penerima yang diduga uang pelicin.
6. LSM KOREK akan mengawal terus kasus ini sampai oknum penerima Suap dan orang yang terlibat lainya berada dalam jeruji besi.
Demikian pernyataan sikap yang disampaikan oleh LSM Korek melalui untuk rasa didepan Kantor BBPJN Wilayah III
Terpantau, Aksi unjuk rasa, sejak dimulai hingga selesai berjalan tertib dan aman, dibawah pengamanan Polsek Arcamanik dan di bantu Personel dari Polrestabes Bandung.
Tak lama setelah Aksi unjuk rasa perwakilan korek diminta untuk masuk kedalam kantor BBJN diterima oleh Ari dan Wahyu selaku Humas.
Ari khusus kepada KOREKSINEW.CO.ID mengatakan, secara normatif apa yang disampaikan oleh LSM Korek itu tidak ada, kemudian menurut Ari, LSM menyampaikan Aspirasinya itu tidak salah juga.
Saat ditanya apakah semua Proyek di PJN III sudah diatur pemenangnya oleh Kasatker.
Ari menjelaskan, Proses pelaksanaan yang lebih tahu pejabat pembuat komitmen (PPK), kita tidak tahu dan tidak menutup-nutupi.
“Yang jelas, yang lebih tahu itu pejabat pembuat komitmen ( PPK), di satker, mereka yang lebih tahu anggaran dan sebagainya lebih lanjut silahkan tanya kesana” ujar Ari mengakhiri. ( SAE )
