Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dinilai masih mengandung permasalahan yang belum diatasi, sehingga kerap menuai polemik. Komisi X DPR RI menilai pemerintah belum banyak mengamati permasalahan secara langsung di lapangan terkait perguruan tinggi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, sejauh ini telah banyak masukan dari pihak perguruan tinggi ke Komisi X. Beberapa permasalahan itu menuai polemik di tengah pemangku kepentingan terkait. Salah satunya adalah mengenai PTN-BH.
Menurutnya, beberapa pihak menilai bahwa PTN-BH minim kontrol dari pemerintah, baik secara pengelolaan keuangan, maupun penerimaan mahasiswa.
“Padahal MK sudah memutuskan, bahwa aset PTN-BH tetap milik negara, yang artinya tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukumnya dalam pelaporan keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers pada Kamis, 10 Mei 2023.
Selain itu, permasalahan lainnya adalah banyak PTS yang meminta perimbangan keuangan negara (APBN) dalam sektor pendidikan tinggi di tanah air. Fikri mengatakan, banyak kampus swasta mengeluh tentang kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol.
Baca Juga: Indonesia Butuh Pemerataan Pendidikan
“Penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya, sehingga berpotensi mematikan PTS-PTS yang ada,” katanya.
Menurut Fikri, pemerintah harus hadir dan intervensi untuk keseimbangan anggaran Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, terutama karena jumlah PTS lebih besar dari PTN. Ia mengatakan, sebanyak 90 persen perguruan tinggi di Indonesia adalah swasta.
Selama ini, menurut Fikri, anggaran PTN mencapai 96 persen, sedangkan PTS dialokasikan hanya 4 persen. Padahal jumlah mahasiswa di PTS sangat besar, mencapai 72 persen, sedangkan di PTN hanya 28 persen.
“Meski sekarang ada skema competitive fund, di mana PTN dan PTS punya peluang yang sama, namun masih jauh perbandingan alokasinya,” katanya.
Baca Juga: Siswa Kelas 6 SD di Cimahi Serentak Jalani Ujian Sekolah Mulai Hari Ini
Fikri juga kemudian menyoroti kiprah Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ia menilai, Nadiem seharusnya lebih sering berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan kampus dan pelaku pendidikan tinggi.
Dengan berkomunikasi langsung, Mendikbudristek diharapkannya bisa mendapatkan informasi lebih detail terkait permasalahan terkini yang mendera sektor pendidikan tinggi di tanah air.
“Terkadang permasalahan di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah, maka pemimpin perlu turun langsung untuk melihatnya,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, Budi Djatmiko menilai, perlu pembagian kerja antara PTS dan PTN. Menurutnya, alih-alih berorientasi mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya, PTN sebaiknya menjadi alat negara untuk menghadapi tantangan zaman, baik itu melalui pembukaan prodi langka berbiaya tinggi tetapi sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Ada 130 Kecamatan di Jabar Belum Punya SMA/SMK, Pemprov Prioritaskan 33 Kecamatan Dulu
“Dengan biaya penelitian yang mahal dan sulit itulah, maka kita butuh PTN,” ujarnya.
Budi beranggapan bila PTN sebaiknya disiapkan untuk menghadapi segala disrupsi yang kini hadir di berbagai bidang. “Zaman berubah, semuanya berubah. Yang bisa membuka prodi-prodi (yang mengikuti zaman) adalah PTN dengan anggaran dari negara yang begitu banyaknya. Silahkan APBN diperbanyak, tapi jangan mahasiswanya,” katanya.
PTN juga dinilainya lebih baik menerima mahasiswa S1 dan D3 pilihan dengan jumlah terbatas untuk menjaga kualitas. PTN berkonsentrasi kepada program pascasarjana, terutama di prodi yang dibutuhkan di era disrupsi ini, melalui anggaran untuk penelitian-penelitian berbiaya mahal.
Dengan demikian, ia menilai, PTS bisa menampung mahasiswa S1 dan D3. Pasalnya, biaya sarana-prasarana S1 dan D3 tak terlalu mahal layaknya pascasarjana.***
Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com
